Featured

MEMAKNAI UU MD3, ANTARA MENGHINA DAN MENGKRITISI DPR

by - Februari 16, 2018

Liputan6.com Foto / Johan Tallo


Hasil revisi UU MD3 disahkan pada 12 Februari lalu yang mengenai penghinaan terhadap DPR. Namun pada pasca rilisnya UU tersebut, berbagai macam reaksi penolakan dari berbagai kalangan yang menilai UU tersebut membungkam untuk mengkritisi lembaga yang mewakilkan rakyat tersebut.

Reaksi penolakkan UU tersebut dikecam melalui berbagai cara dan pihak, salah satunya tersebarnya petisi di jagat maya untuk penolakan UU MD3 ini. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com, petisi tolak UU MD3 dalam jangka 24 jam di Change.org sudah lebih dari 117.000 tanda tangan.

Dilansir dari Viva.co.id, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simajuntak, menyatakan bahwa terdapat tiga tambahan pasal yang memprediksikan DPR ingin kebal hukum. Pasal-pasal tersebut ialah, Pasal 73 yang menyatakan DPR bisa melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian, Pasal 122 sebagai tambahan bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak tertentu yang dianggap melecehkan lembaga dan anggota, Pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan MKD.

Dari data yang saya paparkan di paragraf di atas, terdapat fallacy atau kesalahan dalam berpikir oleh respon masyarakat terhadap pengesahan revisi UU MD3. Kesalahan berpikir tersebut adalah Ignaratio Elenchi, atau kesimpulan memahami tidak relevan. Sebab yang terjadi pada masyarakat usai pengesahan UU tersebut, seperti ‘dibutakan’ makna antara “penghinaan” dan “kritik”.

Perlu diketahui, makna kata “kritik” dan “penghinaan” sangatlah berbeda. Secara bahasa, Penghinaan bermakna proses, cara, perbuatan merendahkan kedudukan. Sedangkan kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatudengan tujuan untuk meningkatkan pemahahman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.

Sebagaimana yang dilansir di Detik.com, Fadli Zon, selaku Wakil Ketua DPR menyatakan, "Kalau saya lihat dari kawan-kawan yang berada di Pansus dan di Baleg tentang MD3 ini, tidak ada maksud untuk memagari dari kritik ya. Ini kritik ini, hak dijamin konstitusi kita. Setiap warga negara berhak sampaikan sikap lisan dan tulisan, yang tidak boleh itu menghina."

UU tentang penghinaan tidak hanya pada DPR saja. Terdapat UU lain juga yang melarang penghinaan seperti, KUHP pasal 263 mengenai penghinaan terhadap presiden, Pasal 27 UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik, dan masih banyak undang-undang lainnya yang mengenai penghinaan terhadap suatu lembaga atau perseorangan.

Banyak pihak yang menolak pada UU MD3 ini, bisa disebabkan karena DPR seringkali terjerat pada permasalahan serius dan dikritisi banyak kalangan, terutama masyarakat. Seperti halnya Fadli Zon bertweet-war di sosial medianya yang menyinyir Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu turunnya kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena tersangkut permasalahan korupsi e-KTP yang terjadi pada Ketua DPR, Setya Novanto.

Setya Novanto | Foto: ANTARA

Diperparah lagi, media juga menggembor-gemborkan UU MD3  sebagai suatu kesalahan fatal yang dibuat DPR. Sebuah artikel dari Viva.com, yang masih satu artikel dengan pernyataan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Pada lead berita tersebut menyatakan suatu kalimat subjektif tanpa menyatakan siapa yang mengatakannya, sehingga lead tersebut dalam jurnalisme bisa dikatakan sebagai opini juralisnya, dan berita tersebut kurang mengikuti ciri-ciri berita yang baik. Lead tersebut bertuliskan seperti ini, “Dewan Perwakilan Rakyat lewat paripurna mengesahkan revisi Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Namun, ada tiga pasal kontroversial yang dinilai justru membawa Indonesia kembali ke era kegelapan”.

Namun perlu dipertanyakan lagi, apakah etis untuk melakukan penghinaan terhadap suatu lembaga atau perseorangan? Bukankah lebih beretika jika mengkritisi suatu lembaga untuk bekerja lebih baik lagi tanpa menjatuhkan? Semua orang maupun lembaga tentunya punya hak untuk tidak dilecehkan atau dihina oleh orang atau kelompok lain. Namun semua orang berhak pula untuk mengkritisi orang atau lembaga lain, untuk kemajuan kualitas yang lebih baik dan pengoreksian terhadap kinerjanya.

Sekali lagi saya tekankan, pemaknaan terhadap kata "menghina" dan "mengkritisi" sebaiknya dipikirkan kembali makna kosakata tersebut. Sebab pepatah mengatakan, "Mulutmu harimaumu." Atas pengucapan dan mengambil kesimpulan yang salah, bisa rusak makna dan tertelan menjadi argumen yang salah.

You May Also Like

0 komentar

Instagram